Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2013

Kejadian suap menyuap dalam penerimaan CPNS masih terus terjadi, sebagaimana dilaporkan media.  Ancaman hukum nampaknya kurang efektif untuk mencegah terjadinya suap dalam penerimaan CPNS  di beberapa tempat.  Penerimaan ini dijadikan para panitia sebagai ajang mencari keuntungan pribadi atau kelompok karena biasanya perilaku koruptif itu akan aman kalau bersifat kolektif.  Bukan tidak mungkin pula alirannya sampai ke atasan mereka.

Bagi orangtua atau keluarga si calon yang bersikap pragmatis dan lepas dari nilai-nilai luhur, ini justru dianggap sebuah kesempatan yang dinilai sangat layak, sebagaimana hitungan yang sudah dikemukakan pada tulisan “Berapa Uang Suap Untuk Jadi CPNS?” (www.kompasiana.com/efki).  Bila tidak ada uang di tangan, berhutang pun mereka mau karena sudah ada jaminan pengembaliannya berupa pendapatan anaknya sekian setiap bulan selama bertahun-tahun.  Naudzubillah, mereka menganggap sebagai sebuah investasi yang sudah pasti beruntung dari pada anaknya susah-susah membuat usaha yang belum tentu berhasil dan menguntungkan sebanyak itu.

Si orangtua, calon, panitia, dan bahkan perantaranya  yang karena mengedapankan nafsu kebendaan, tidak sadar atau mungkin tidak peduli bahwa mereka sudah mengambil hak orang yang sepatutnya lulus karena kemampuan dan potensinya.  Dari sisi pandang syari’at Islam, menurut Ustadz Ahmad Sarwat, Lc., MA dari Rumah Fiqih (www.nabawia.com),  yang namanya menyogok, tentu saja haram hukumnya sebab melecehkan keadilan, menghinakan profesionalisme, dan mencederai rasa kebersamaan.  Uang suap atau risywah yang diterima menjadi haram untuk digunakan sebagaimana dinyatakan dalam Al- Quran surat Al-Maidah 42 dan Al-Baqarah 188 dan beberapa hadits Rasulullah SAW berikut:

“Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum” (HR Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi);

“Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap” (HR Khamsah kecuali an-Nasa’i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi);

“Rasulullah SAW melaknat penyuap, yang menerima suap dan perantaranya” (HR Ahmad).

Jelas bahwa gaji atau seluruh pendapatan seseorang yang bisa masuk bekerja sebagai PNS dengan cara suap menyuap adalah haram.  Pendapat yang kuat mengatakan bahwa semua pendapatan selama bekerja sebagai PNS itu juga haram.   Konsekuensinya sangat jauh; nafkah keluarga, pembiayaan kebutuhan rumah tangga seperti listrik-telpon- air, biaya sekolah anak-anak, dan bahkan infaq dan zakatnya adalah dari yang tidak halal.

Bila ingin membersihkan diri, selain taubat ia juga harus mengembalikan apa yang sudah diterima kepada yang berhak, dalam hal ini bisa diwakili oleh Negara.  Apakah mereka yang merasa demikian harus segera berhenti bekerja agar bisa memberi nafkah keluarganya dengan harta yang halal?  Menurut Ustadz Ahmad Sarwat, Lc., MA, ini sebuah masalah yang besar di Negara kita saat ini sehingga kita harus bersikap adil dan realistis.

Sulit mengharapkan kesadaran sendiri dari mereka yang sudah terlanjur.  Vonis tidak pula bisa dijatuhkan tanpa bukti atau hanya berdasarkan kekesalan terhadap kebobrokan sistem dan kerusakan mental tapi harus dengan pertimbangan yang matang.  Selain fatwa, kita perlu ada undang-undang yang dapat mengatur dan mencegah terjadinya suap menyuap dalam penerimaan CPNS.  Dengan undang-undang ini, apabila seorang PNS didapati masuk dengan suap atau berkinerja di bawah standar maka dapat diberhentikan.

Itu juga harus diikuti dengan semacam standar penilaian yang profesional dan proporsional bagi para PNS dan pejabat pemerintah.  Kita hanya dapat berharap agar PNS sebagai ‘pelayan’ tidak berubah jadi ‘penguasa’, demikian pula ensensinya bagi yang bekerja di tempat lain.  Kita mungkin bisa sepakat dengan pendapat Ustadz Ahmad Sarwat dan mengembalikan segala konsenkuensinya dunia dan akhirat kepada para pelaku, sesuai dengan keimanan dan kesadaran masing-masing.  Mudah-mudahan kita terbebas dari yang haram dan senantiasa dikaruniakan riski yang baik dan halal.

Advertisements

Read Full Post »

Setiap kali musim penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengambang pula lah aroma sogok atau suap menyuap.  Ini bukan untuk mengajarkan hal buruk tapi sebaliknya agar melihat dengan jernih permasalahan yang kita hadapi agar kita pandai menyikapinya.

Mungkin ada yang tak sependapat, atau tak suka, atau bahkan akan minta bukti terjadinya perbuatan yang tak mudah diketahui itu.  Namanya juga illegal dan sembunyi-sembunyi, manalah mudah membuktikannya kecuali para pelakunya mengaku atau menceritakannya kemudian setelah merasa dirugikan.  Yang lebih penting adalah melihat rasionalitas masalah yang merugikan ini.

Sebagaimana yang diungkapkan media, pada proses penerimaan CPNS musim tahun 2013 ini diduga terjadi penipuan para peminat CPNS di Yogyakarta, Magelang, Sumut, dan sebagainya.  Pada umumnya mereka ditipu oleh orang yang “menembak diatas kuda” yaitu mengambil kesempatan dari proses yang berjalan padahal tanpa peran dia sama sekali.  Karena sangat berharap jadi PNS, para peminat ini mau mengeluarkan uang jutaan rupiah asal diterima.  Minat itu timbul karena berbagai motivasi seperti  dikemukakan dalam tulisan “Kenapa Orang Berebut Jadi PNS” (www.kompasiana.com/efki).  Yang jadi pertanyaan, berapa besar orang mau menyuap agar bisa jadi seorang CPNS?

Jawaban pertanyaan itu bisa kita mulai dari gaji yang diatur oleh Peraturan Pemerintah RI No. 15 tahun 2012 mengenai Perubahan Keempatbelas atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.  Katakanlah untuk seorang Sarjana yang diterima jadi CPNS, setelah lewat masa sebagai calon dan menjadi PNS golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun, ia akan menerima gaji sebesar Rp 2.064.100,- per bulan.  Bila ditambahkan dengan berbagai tunjangan, honor, dan tambahan lain yang sah, maka dengan hitungan kasar pendapatannya bisa berkisar Rp3,5 juta per bulan.

Secara normal saja atau tanpa kenaikan pangkat yang meloncat, jumlah itu akan bertambah terus dengan kenaikan gaji berkala, tunjangan yang baru, dan tambahan honor ini itu.  Sampai akhir tahun ke 4 pendapatannya bisa mencapai Rp 4 juta per bulan.  Secara mudah bisa kita hitung pendapatan rata-rata dalam periode itu adalah Rp 3,75 juta per bulan sehingga jumlah pendapatannya selama 48 bulan pertama bekerja  adalah Rp168 juta.

Lalu pada tahun ke lima setelah ia naik ke golongan III/b, pendapatannya juga akan naik menjadi sekitar Rp 4 juta per bulan atau Rp 48 juta setahun dan pada akhir tahun ke delapan dengan kemungkinan dia sudah memegang kegiatan atau jabatan struktural dan jadi anggota berbagai tim maka pendapatan itu bisa menjadi Rp 5 juta per bulan.  Dengan cara hitungan yang sama, jumlah pendapatannya dalam 4 tahun kedua adalah Rp 216 juta.   Ibarat hitungan investasi secara sederhana, sudah dapat kita perkirakan besarnya cash inflow per tahun sampai dengan 8 tahun.

Besarnya cash outflow tergantung dari seberapa besar kita mentukan initial outflow,operational outflow, dan terminal outflow.  Sementara nilai terminal outflow atau nilai akhir dari investasi akan terus membesar sepanjang seorang PNS itu masih aktif, nilaioperational outflow dapat diartikan sebagai biaya hidup yang relatif terhadap gaya hidup yang bersangkutan; dalam hal ini katakanlah 80 persen dari pendapatan perbulan atau inflow yang sudah kita hitung di atas.  Jadi paling tidak biaya hidup PNS itu sudah terpenuhi, dengan harapan masih bisa menabung sampai 20 persen dari pendapatannnya.

Tinggal sekarang mempertimbangkan besar initial flow yang mau ia tanam atau investasikan pada tahap awal untuk mendapatkan SK sebagai CPNS itu.  Nilai itu juga tergantung pada berapa lama ia akan memakai jangka waktu pengembalian modal dalam bentuk pendapatan tadi karena keuntungan yang akan didapat adalah dari tabungan (jika ada) dan pendapatannya sesudah jangka waktu itu.

Bila memakai jangka waktu pengembalian 4 tahun maka untuk diterima sebagai seorang CPNS ia akan  berani menyuap sebesar Rp168 juta;  bila 5 tahun maka ia akan siap dengan suap Rp 168 juta + Rp 48 juta = Rp216 juta.  Kalau ada yang berani lebih besar, berarti ia menghitung masa pengembaliannya lebih panjang.  Untuk jangka pengembalain 8 tahun, nilai itu adalah  Rp168 juta + Rp216 juta = Rp 384 juta.  SudahSunnatullah pula, besarnya uang yang telah dikeluarkan akan mendorong mereka yang melakukan praktik suap menyuap ini kurang memperhatikan kinerja dan mudah berprilaku koruptif dalam bekerja.

Karena itu hitung-hitungan ini bukan untuk mengajari para peminat suap tapi untuk memberi pemahaman bahwa mungkin sementara orang ada yang berani “bertarung” dengan modal sampai hampir Rp 400 juta itu.  Bila panitia penyeleksi berlaku serong, mereka akan “melelang” sampai batas itu karena juga bisa menghitungnya.  Kecuali si peminat yang dirugikan melapor, maka praktik yang dilakukan secara tersembunyi ini sulit terdeteksi karena kedua pihak mau sama mau dan sadar bahwa mereka sama-sama melanggar hukum.

Cukup panjang jalan yang harus kita lalui untuk memperbaiki keadaan yang runyam ini.  Hanya penegakan hukum yang tegas, pengelolaan penerimaan CPNS yang baik, dan hanya deengan kemauan baik kita semua berdasarkan iman yang dapat memperbaiki keadaan yang bak benang kusut ini.  Silakan ikuti tulisan selanjutnya yang berjudul: “Gaji PNS Yang Masuk Kerja Pakai Suap, Haram?”.  Mudah-mudahan manfaat.

Read Full Post »