Feeds:
Posts
Comments

Archive for February, 2017

MAKNA AULIYA

Bisa di-share kepada umat Islam yang masih ragu.

CARA MEMAHAMI MAKNA KATA AULIYA DALAM AL QURAN

Oleh:
DR.AMIR FAISHOL FATH

( Pakar Tafsir Al Quran dari International Islamic University )
1. Kata aulya adalah jamak ( bentuk plural) dari kata wali artinya teman setia/pelindung/ pemimpin.
2. Dalam bahasa Arab kata wali sering digunakan untuk makna   pemimpin seperti Waliyyu Madinah / atau Waliyyu Mishr. Ini sudah menjadi istilah umum dalam buku-buju sejarah. Dari sini dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Wali Kota, wali murid, wali nikah dan lainnya
3. Khusus kasus Al Maidah 51 jelas bahwa maknanya adalah tidak boleh bagi orang yang beriman mengambil wali dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Adapun orang yang mengatakan bahwa makna kata wali dalam ayat ini adalah ” teman setia” maka akan mengandung makna mafhum muwafaqah. Maksudnya apalagi menjadikannya pemimpin berupa gubernur atau wali kota.  Akan lebih tidak boleh.
4. Jika dikatakan ayat ini turun dalam suasana Perang Tabuk di mana maksudnya hanya pada saat perang saja tidak boleh mengambil pemimpin orang Yahudi Nasrani. Ini kesimpulan yang salah. Sebab ayatnya bersifat umum. Mencakup semua zaman dan situasi. Dalam kaidah ilmu tafsir yang berlaku adalah ” al ‘ibrah bi’umumil lafzhi la bi khususis sabab” ( yang diakui sebagai pijakan adalah umumnya makna ayat bukan kekhususan sebab).
5. Adapun hijrahnya sebagian sahabat ke Habsyah atau para pengungsi muslim ke Eropa atau negara lainnya yang mayoritas non muslim itu masuk dalam katagori darurat. Dalam kaidah Usul fikh ” adharuratu tubiihul mahzhuraat” ( Darurat membolehkan apa yang tidak boleh). Maka salah jika situasi darurat dijadikan dalil untuk mengubah hukum yang sudah paten.
6. Khusus untuk kondisi Indonesia yang mayoritas muslim tidak termasuk kondisi darurat sehingga harus memaksakan non muslim  menjadi pemimpin mayoritas muslim, Karena masih banyak orang Islam yang mampu memimpin.
7. Dan khusus kasus di Jakarta persoalan sebenarnya adalah penistaan terhadap ayat Al Maidah 51 yang dianggap sebagai alat bohong. Satu ayat saja dinistakan otomatis menistakan semua Al Quran. Sebab Al Quran satu kesatuan. Maka salah jika ingin mengaburkan persoalan sebenarnya dengan berdebat dalam wilayah tafsir. Sebab bagaimanapun menuduh satu ayat sebagai alat bohong adalah penistaan. Terlepas apapun  tafsirnya.

8. Sepanjang sejarah Islam sampai sekarang tidak ada satu ajaran pun untuk memusuhi non muslim. Maka salah jika menganggap kasus di Jakarta ini adalah kasus permusuhan terhadap non muslim pun juga salah jika dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebhinekaan. Sungguh kasus di Jakarta ini murni masalah penistaan yang justru melanggar prinsip kebhinekaan dan tidak dihukum secara adil. Jadi pokok masalahnya adalah ketidak adilan dalam penegakan hukum hingga melahirkan permusuhan.Maka jangan dibawa ke mana-mana sehingga masalah pokoknya jadi kabur. Pun juga jangan dihubung-hubungkan dengan pilkada sebab ditempat lain ada juga gubernur non muslim yang tetap diakui secara demokratis karena tidak melakukan penistaan yang sama. Ini bukti bahwa umat Islam Indonesia sebenarnya sudah sangat toleran. Sungguh seandainya tidak ada pilkada kasus penistaan ini akan terus dituntut.

9. Sebenarnya masalah kepemimpinan dalam Islam sangat sensitif. Satu wanita muslimah saja diharamkan dalam Islam dipimpin oleh suami non muslim, apalagi satu umat. Tapi karena proses darurat demokrasi umat Islam di indonesia masih toleran jika disebuah wilayah ada non muslim jadi gubernur atau bupati. Dan tidak dipermasalahkan. Karena tidak melakukan penistaan seperti yang dijakarta. Jadi masalah DKI murni masalah penistaan.

10. Jika dikatakan bahwa tidak ada niat menistakan atau itu kata keselip. Apakah iya selevel pejabat wilayah besar melakukannya tanpa niat. Jelas sekali dilakukan dengan sadar bahwa itu direkam dan diungkapkan berkali- kali dalam momen yang berbeda. Semua orang yang mendengarnya akan sulit mengatakan bahwa itu tidak disengaja atau kata keselip.

11. Jika dikatakan bahwa ia telah minta maaf, umat islam telah memaafkan tetapi kasus hukum harus tetap diselesaikan secara hukum dengan adil. Agar jera dan tidak diulangi kembali oleh siapapun.

12. *Jika dikatakan bahwa lebih baik non muslim yang jujur dari pada muslim yang korup. Pernyataan ini salah berdasarkan kaidah usul fikih ” alqiyaas ma’al faariq baathil”  membandingkan dua hal yang tidak sebanding adalah bathil. Seharusnya perbandingannnya : muslim yang jujur dibanding non muslim yang jujur.*

13. Hukum memilih pemimpin non muslim untuk memimpin mayoritas muslim jelas tidak boleh berdasarkan Al Maidah 51. Ayat ini muhkamah (jelas). Ditafsirkan dengan cara apapun tetap begitu maksudnya. Ini ketentuan dari Allah bukan masalah SARA. Dan hukumannya juga jelas bagi orang islam yg melanggarnya, dalam ayat yang sama  ia akan digolongkan oleh Allah ke dalam golongan non muslim dan dimasukkan kepada golongan orang- orang zalim.

14. Jika dikatakan bahwa pernyataan penista bukan penistaan maka pendapat ini di buat buat. Sebab sudah mutawatir dan diakui oleh para ahli bahwa pernyataan itu  penistaan. Seperti seorang yang mengatakan bahwa matahari itu bukan matahari. Maka ini termasuk inkarul haq (mengingkari kebenaran) maka ini bathil, sebab tidak mungkin para ahli yg jujur bersepakat dalam kebatilan. Sabda Rasulullah saw ” La tajtamiu ummati aladh dhalalah”( tidak mungkin umatku bersepakat dalam kesesatan). Kaidah lain “Al ijma’u laa yunqadhu bil ijma’ ( kesepakatan tidak bisa di tolak dengan kesepakatan yang datang sesudahnya) apalagi hanya pendapat sebagian orang.

15. Jika dikatakan ada ulama  yang mempunyai pendapat lain. Saya katakan bukan ulama orang yang mengatakan halal pada apa yang sebenarnya Allah  haramkan.

Read Full Post »

Tulisan ini tertuang setelah membaca komen di medsos dari seorang kawan yang sudah lama bermukim di Eropa: “Kalau kita kehilangan dia maka korupsi akan tumbuh bagaikan jamur di musim hujan lagi.” Komen ini dimaksudkan untuk Ahok sebagai salah satu peserta pilkada di DKI yang mengklaim sebagai orang bersih dan anti korupsi.

Usungan pilkada itu mungkin membanggakan karena pada dasarnya orang tak suka dengan orang yang melakukan korupsi. Apalagi bila terkesan dengan kelugasan Ahok terhadap anak buahnya (yang cenderung kasar) atau memang berkepentingan dengan menangnya Ahok, maka pemikiran itu jadi sangat menjanjikan.

Tapi bila kita lihat dengan mata hati yang jernih dan diterangi oleh cahaya kebenaran hakiki, akan muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apakah Ahok memang bersih? Apakah orang selain Ahok akan melakukan korupsi?

Pemikiran tentang Ahok ini berangkat dari logika sesat dan menyesatkan, bahwa hanya Ahok lah yg anti korupsi. Ini sama sekali tdk benar. Ahok sendiri masih belum klir dalam banyak kasus yang dengan kekuatan besar bisa memadamkan hasil pemeriksaan lembaga resmi. Sebagai pejabat publik dia juga terkait dengan pihak swasta yang dalam aturan Indonesia ada ketentuannya agar tidak masuk kategori tindak pidana korupsi.

Selain itu, di Indonesia masih banyak sekali pejabat publik yang tidak korupsi dengan kinerja yang luar biasa. Mereka ada yang kepala daerah atau pun pejabat publik lain. Tanpa gembar-gembor media mereka bekerja baik dan telah berhasil merubah keadaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi ini bukan subjektivitas atau soal pribadi, karena penulis tidak kenal dengan para peserta pilkada DKI dan bukan pula penduduk DKI yang akan ikut memilih. Tapi ingin meluruskan kesimpulan yang sudah diusung ke-mana2 bahwa hanya Ahok yg anti korupsi sementara pihak lain akan korupsi.

Pembentukan opini ini tentu tidak lepas dari peran dan fungsi media. Sayangnya, sudah jadi keluhan umum bahwa kebanyakan media sekarang sudah bergeser fungsinya dari penyampai berita menjadi pembentuk opini. Kata ungkapan: siapa yg menguasai dunia, ia akan menguasai dunia. Mungkin ini yg dianut oleh Murdoch serta beberapa pemilik/pengendali media nasional.

Media bisa merubah suatu keadaan jadi berbalik dari yang sebenarnya. Bukan tidak mungkin yang tidak disukai atau diinginkan sang penentu, dgn sedikit kekurangan bisa dibully dan dihajar habis-habisan sehingga terpuruk. Sebaliknya, seorang yang diinginkan mungkin pula diangkat dan ditutupi kesalahannya sehingga melambung jadi tokoh yg ideal atau disebut media darling.

Akan jadi parah ketika dalam fungsi itu sudah masuk unsur ideologi dan kepentingan: ekonomi, politik, sosial, agama, dll. Dalam ideologi buatan manusia, cenderung ada pendapat bahwa yang ada di luar ideologi itu salah dan mesti dikalahkan, meski dengan segala cara. Maka muncullah proxy war yang sekarang terasa muncul di tanah air.

Bagi kita yang memiliki mata intelektual yang diterangi cahaya kebenaran Ilahiah, tentu harus bisa membaca keadaan dengan jernih dan objektif. Hendaknya kita tidak terbawa hanyut ke dalam pusaran proxy war itu yang bahkan berani meninggalkan keyakinan masing-masing. Bagi pemilih dan peserta pilkada, tidak ada yang salah dengan memilih calon berdasarkan latar belakang keyakinan atau agama.

Be positive! Jadi lah orang yang taat pada syari’at yang kita pegang masing-masing secara utuh (kaffah). Jangan mudah terpesona dengan yang bersifat artifisial dan kosmetika. Pemikiran yang jernih, objektif, dan independen in sya Allah akan menguntungkan hubungan personal diantara kita dalam kehidupan berbangsa dalam NKRI.

Read Full Post »