Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘perilaku politik dan hukum’

Keterpaduan yang diharapkan menghasilkan kinerja (foto dari Sumut Pos).

Keterpaduan yang diharapkan menghasilkan kinerja (foto dari Sumut Pos).

Para PNS atau pensiunan mesti terganggu jika membaca ungkapan: “If I am just a little bit dumber, then I will be a PNS” yang saya temukan pada sebuah tulisan di indonesiaindonesia.com.  Mereka bisa geram, terhina, membantah, atau sebagian yang pragmatis mungkin hanya membalas dengan bilang: “suka hatilah mau bilang apa, yang jelas aku bisa menjalankan kehidupan dengan mudah dan nyaman!”

Ungkapan sarkastik ini dipakai oleh si penulis untuk menyatakan  bahwa banyak profesi PNS yang tidak membutuhkan kompetensi tinggi dan tidak pula membanggakan.   Itu jelas datang dari orang yang kecewa dengan PNS; bisa jadi ia tidak diterima jadi PNS, tidak nyaman dan kondusif sebagai PNS, dirugikan oleh pelayanan kantor pemerintah, atau kecewa pada kinerja PNS.

Laman itu menjawab kenapa banyak orang mau jadi PNS namun tidak satupun menyebutkan alasan yang idealis atau patriotik seperti: ingin mengabdikan diri bagi Negara, berusaha menerapkan ilmu yang didapat untuk kemaslahatan orang banyak, atau bla bla lainnya.  Bisa jadi memang demikian adanya karena itu mari bersikap positif saja terhadap pandangan ini dan selanjutnya kita lihat enam alasan yang nampaknya lebih berlatarbelakang alam kebendaan.

Setelah diedit dan diperkuat, alasan-alasan orang menjadi PNS adalah: 1) Untuk mendapatkan jaminan kemanan sosial (social security) di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang masih belum meyakinkan bila bekerja di swasta. 2) Tidak terlalu memerlukan etos kerja tinggi dan lebih sedikit tantangan dibandingkan dengan di swasta karena peran PNS lebih sebagai pengelola (management) dari kebijakan atau kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.  Sementara kebanyakan para calon yang prime quality cenderung ke multinational corporation atau mebuka usaha, yang KW berebut mengejar PNS karena tetap terbuka peluang jadi “bos” dan kaya. 3) Jadi PNS tidak akan dipecat, kecuali berbuat kriminal, sebagaimana banyak kejadian yang disaksikan masyarakat, bila ada kesalahaan paling juga dimutasi.

Alasan atau motivasi jadi PNS ini berlanjut ke arah yang lebih non-teknis , yaitu: 4) Terbuka peluang untuk mendapat fasilitas seperti kendaraan dan rumah dinas sehingga permasalahan yang mendasar ini lebih cepat terselesaikan. 5) Menjadi kebanggaan person tersebut dan keluarganya karena punya status yang dikenal masyarakat seperti guru, dosen, kepala kantor, peneliti, dan berbagai profesi yang memerlukan keahlian lainya.  6) Mempunyai status sosial favorit mengikuti pandangan konservatif, khususnya golongan tua.  Profesi PNS cukup terpandang dalam tatanan sosial kita karena ada penghasilan pasti dan masih punya gaji setelah pensiun; banyak calon mertua misalnya lebih memfavoritkan menantu kalau tidak yang kaya, ya PNS!

Menurut banyak penulis blog, mendiang Romo Mangunwijaya pernah menulis bahwa sistem pendidikan kita melahirkan minat untuk menjadi PNS karena masih mewarisi mental inlander dari zaman penjajahan dulu.  Kolonial Belanda mendidik orang supaya patuh dan taat pada pemerintah agar bisa menjadi ambtenaar (PNS zaman kolonial) yang merupakan jabatan terhormat ketika itu.  Paradigmanya adalah mereka merupakan bagian dari kekuasaan (penguasa) yang akan mengambil pajak dari rakyat.  Sikap mental itulah yang diwarisi sampai sekarang, mereka bukan pelayan dari rakyat dan pembayar pajak tapi yang mempunyai kekuasaan sehingga berhak untuk mendapatkan previledge berupa gaji, pelayanan, dan berbagai fasilitas.  Inilah yang akan menggiring para penguasa ke perilaku koruptif.

Padahal, menurut Malik bin Nabi, seorang pemikir dan penulis Aljazair yang mempelajari perkembangan peradaban Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai puncak kejayaannya, pertumbuhan peradaban itu mempunyai siklus yang terkait ke alam kebendaan, figur tauladan, dan sistem nilai yang hidup dalam masyarakatnya.  Bangsa yang mengedepankan kebendaan akan meluncur ke keruntuhan peradabannya, kecuali ada para figur tauladan yang dapat memperbaikinya secara efektif.

Bagaimanapun marilah kita tetap optimis karena masih lebih banyak PNS yang baik, berprestasi, dan disiplin, sembari berdoa agar sinyalemen negatif itu salah.  Pada dasarnya, nurani seorang PNS juga tetap cenderung kepada kebaikan.  Yang penting, bila anda PNS apakah termasuk yang berebut dengan alasan diatas atau bertekad akan menjadi salah satu figur yang ikut menyelamatkan bangsa ini?  Kita doakan pula para pemimpin di pusat dan di daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota saat ini punya paradigma yang menguntungkan rakyat.

(sudah dimuat di http://birokrasi.kompasiana.com/2013/10/24/kenapa-orang-berebut-jadi-pns-604538.html)

Advertisements

Read Full Post »

naughty-boy-gun-8190382Sudah lima belas tahun kita dalam era reformasi yang membuka pintu demokrasi dengan luas.  Bagaikan manusia, apakah kita sudah dewasa saat ini atau baru sebatas mengikuti usia itu atau malah masih berperilaku anak-anak?

Tidak ada yang salah dengan perilaku anak-anak karena sesuai dengan usianya, seorang anak-anak masih terbatas wawasan, logika, persepsi, dan pengetahuannya.  Sekalipun anak-anak, bila dididik dengan baik dan terarah secara konsisten maka insya Allah mereka akan menjadi pribadi yang baik dan berprestasi.  Namun bila kita mengabaikan pentingnya pendidikan seorang anak sebagaimana Abdul Muis gambarkan dalam sebuah novelnya yang terbit tahun 1928, tentulah ia akan menjadi  anak yang “salah asuhan”.

Seorang anak “salah asuhan” sangat sulit dikendalikan sikap dan perilakunya sehingga akan sering menyusahkan orang-orang di sekitarnya.  Nur Fazh yang memprelajari hal ini menulis bahwa perilaku buruk dan berlebihan anak “salah asuhan” antara lain: menangis dan menjerit jika ingin sesuatu, merajuk jika keinginannya tidak dituruti, suka marah dan memukul bila dikenakan hukuman, mengabaikan pertanyaan orantua, bersikap kasar dengan orang di sekitarnya, menolak berkongsi mainan dan lainnya dengan saudaranya, suka minta perhatian jika bersama anak-anak lain, suka mendapatkan milik orang lain dan kalau dapat masih minta yang baru lagi, membiarkan kamar berserakan dan tidak mau merapikan, dan tidak disiplin tidur sesuai seharusnya.

Dari sepuluh perilaku negatif tersebut dapat kita kelompokkan lagi menjadi:  1) suka memaksakan kehendak dengan berbagai cara, 2) ingin mendominasi atau menguasai hak dan milik orang lain, dan 3) tidak peduli dengan ketidakteraturan ,dan 4) tidak mau mengikuti aturan atau tidak disiplin.  Bila perilaku ini bila tidak dikoreksi sejak usia dini, maka akan terbawa terus sampai dewasa.  Setelah dewasa, ia akan banyak bersikap dan bertindak mengikuti perilaku buruk ini dalam kehidupannya.

Bila ia seorang yang bergerak dalam bidang politik atau pemerintahan maka ia akan berperilaku “salah asuhan”.  Ia akan memaksakan diri agar bisa jadi pemimpin dengan menempuh berbagai cara; bila perlu ia akan menggunakan uang atau berlaku curang.  Tanpa mengukur bayang-bayang, ia merasa pantas jadi pemimpin dan supaya itu terjadi ia tidak malu jual kecap, meskipun orang telah menilainya tidak mampu dalam mengelola sesuatu secara baik dan teratur.  Seorang yang “salah asuhan” ini juga menghalalkan black campaign dan tidak ragu untuk menabrak mekanisme dan proses yang sudah diatur.

Didorong pula oleh iklim mengutamakan kebendaan hari ini, perilaku “salah asuhan” sampai besar ini nampaknya menghinggapi banyak orang dalam masyarakat kita sehingga seakan-akan sudah menjadi perilaku kolektif.  Ketika terbawa dalam bidang politik dan pemerintahan maka akan muncul demokrasi ”salah asuhan” yang bila itu berlaku terus menerus dan massive, bisa jadi akan dianggap sebagai suatu cara berdemokrasi yang baik dan benar.  Weleh… weleh… jadilah ia sebuah demokrasi kualitas anak-anak yang salah asuhan pula.

Jangan kita sesalkan keadaan sebagai hasil dari demokrasi yang tak dewasa ini karena kita sendiri mungkin juga tidak peduli dan masih mentolerir praktek atau tak berdaya terhadap buruk yang demikian.  Bukan rahasia lagi adanya istilah “serangan fajar”, “biaya beli sampan”, “bagi-bagi sembako”, dan seterusnya yang ternyata memang dinikmati oleh kebanyak orang sambil ikut berjoget-joget berdangdut ria bersama artis-artis seksi di atas panggung hiburan dadakan.  Calon pemimpin masih dinilai dari kehebatan baliho, spanduk, atau iklan di media serta gegap gempitanya panggung-panggung kampanye bersama artis tadi dan “oleh-oleh” yang dibagikannya yang mana semuanya masih berkaitan dengan kebendaan yang demi kepuasan nafsu.  Dalam fasa perkembangan manusia, perilaku seperti inilah yang kita jumpai pada fasa anak-anak tadi.

Jadi perilaku kita yang tak dewasa dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat akan melahirkan perilaku politik dan pemerintahan yang juga tidak dewasa.  Kuatnya pengaruh kebendaan akibat memperturutkan nafsu dan lemahnya iman telah pula memperburuk keadaan sehingga jadi sebuah lingkaran syetan.  Demokrasi “salah asuhan” akan melahirkan pula para pemimpin yang tidak dewasa, tidak amanah, yang tentu diikuti tidak kapabel karena terpilih bukan atas kriteria yang baik dan benar.  Tidak ada cara lain untuk memperbaiki keadaan kecuali kita bisa memutus lingkaran syetan ini terlebih dahulu.

Caranya? Kita sudah tahu, cara cepat adalah dengan revolusi yang pasti akan banyak makan korban dan tidak konstitusional.  Evolusi akan perlu waktu yang sangat lama dan belum tentu berhasil karena susupan keentingan dan degradasi akhlak bisa jadi akan makin kuat.  Karena itu sekarang marilah kita berdoa dan mendorong agar ada pimpinan puncak dan teras elit kekuasaan yang menyadari hal ini dan dengan kuat serta berani menguakkan kejumudan ini lalu mau melangkah untuk memperbaiki keadaan berdasarkan suatu konsep dan pendekantan yang komprehensif, realistis, dan berkeadilan.  Mudah-mudahan Allah memberi taufiq dan hidayah pada bangsa Indonesia.

(sudah dimuat di kompasiana.com/efki)

Read Full Post »

iceberg dari blog gustavkaser

iceberg dari blog gustavkaser

Di daerah kutub bumi dikenal Iceberg atau gunung es yang mengapung di laut; puncaknya terlihat kecil namun sekitar 86 persen bongkahannya melebar dalam air.  Pengemudi kapal sering terkecoh dengan puncak yang kecil itu sehingga menabrak bagian bawahnya seperti pada kejadian kapal Titanic.  Sebuah kapal pesiar raksasa yang dikatakan sangat canggih ketika itu dan tak mungkin tenggelam akhirnya menjadi terumbu kepongahan manusia.

Kejadian ini mempopulerkan fenomena iceberg untuk menggambarkan sesuatu keadaan yang terlihat kecil atau sepele di permukaan tapi demikian besar dan massif di bagian bawahnya.  Fenomena ini sering digunakan pula untuk menggambarkan keadaan yang berkonotasi negatif atau mengancam seperti berkaitan dengan penyakit, perilaku buruk, dan prediksi jumlah penjahat.  Jumlah pengidap HIV/AIDS dikatakan bagaikan gunung es, hanya sedikit yang diketahui dari jumlah tersembunyi yang demikian besar.  Yang terakhir populer dikatakan dengan fenomena ini adalah tentang perilaku dan pelaku korupsi.

Suatu waktu zaman Pak Harto dulu, mantan Wapres DR Muhammad Hatta atau Bung Hatta menyebut bahwa korupsi sudah membudaya di Indonesia.  Pak Harto menjadi berang karena jumlah kasus yang terbukti korupsi di pengadilan ketika itu hanya sedikit.  Sebagai seorang negarawan yang cendekia, Bung Hatta mesti sudah melihat gelagat, iklim,  dan perilaku koruptif para pejabat negara dan masyarakat sendiri yang demikian luas bagaikan sebuah iceberg.  Hari ini fenomena iceberg korupsi itu makin terbukti.

Dalam era reformasi ini, menurut Djohermansyah Djohan, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, sejak tahun 2005 sampai pertengahan September 2013 tercatat 304 dari 524 bupati/walikota terjerat masalah hokum (Harian Pikiran Rakyat, 19 Septemner 2013, halaman 1).  Sampai dengan Juni 2013 ternyata 21 gubernur dan 7 wakil gubernur terkait masalah tipikor (Metrotvnews.com).  Entah berapa banyak pula para wakil rakyat, penegak hokum, dan pejabat tinggi yang juga tersangkut masalah yang sama.

Setelah kejadian dicokoknya Kepala SKK Migas, hari ini kita kembali dikejutkan pula oleh tertangkap tangannya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bersama 1 orang anggota DPR RI, 1 orang bupati, dan 2 orang lainnya yang diduga terlibat suap sengketa pemilukada.  Bila seorang ketua MK, wakil rakyat, dan bupati masih mau melakukan praktik koruptif di tengah gencarnya upaya pencegahan dan penindakan oleh KPK, maka sangat sulit kita terima bila itu hanya kasuistis atau sebuah jebakan atau lainnya di luar persekongkolan suap-menyuap.

Kejadian yang dilakukan para pemuncak yang bagaikan tak kenal takut dan jera ini tentu tidak muncul begitu saja.  Perilaku koruptif  nampaknya memang seperti yang sudah dikonstantir oleh Bung Hatta, alah bisa karena biasa alias sudah membudaya di negeri kita ini.  Bisa jadi sistem dan praktik pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan kita memang menyuburkan perilaku koruptif, baik secara perseorangan maupun kolektif.

Kesepakatan buruk bisa terjadi di berbagai lini dan tingkatan, yang refleksinya nampak dalam kehidupan.  Perilaku koruptif yang dapat kita jumpai dalam masyarakat misalnya: tidak mau antri, menyerobot jalan, penyeludupan komoditas bersubsidi, uang pelicin di kantor-kantor, percaloan SIM dan passport, permainan tiket pesawat dan kereta api, suara palsu dalam pemilu, serangan fajar, dan sebagainya.  Semua itu tidak mungkin terjadi begitu saja atau bila bertepuk sebelah tangan tapi sudah menjadi suatu kebiasaan yang saling penhgaruh dengan kalangan elit.

Para elit politik dan pemerintahan yang berpotensi untuk berprilaku koruptif dengan kekuasaan mereka, juga belum terlihat efektif dalam pemberantasan budaya korupsi.  Karena sikap permisif atau pembiaran, muncul terminologi “politik transaksi” yang mengukur semua kepentingan secara materi dengan mengenyampingkan nilai-nilai moral.  Bila kesalahan menimpa para pelaku politik dan pemerintahan, mereka saling menyandera sehingga sulit mengharapkan adanya perbaikan keadaan bangsa ini secara struktural.

Upaya pencegahan dan perbaikan melalui otoritas lembaga-lembaga yang ada nampaknya belum berhasil dan bahkan menurunkan kredibilitas.  Dari pada lembaga-lembaga tetap struktural yang sudah ada, masyarakat lebih percaya pada yang ad-hoc, temporer atau yang dibentuk belakangan.   Walaupun ada suara yang berbeda, namun harapan masih ada antara lain pada KPK, Komisi Yudisial (KY), dan MK yang masih dinilai bersih.  Akan tetapi dengan tertangkap tangannya Ketua MK Rabu 2 Oktober 21013 malam, maka runtuh lagi satu bangunan kepercayaan masyarakat pada perangkat hukum di Indonesia.  Kecil harapan bila kita mengharapkan terjadinya pemberantasan korupsi secara struktural dan kultural kecuali kelak dilakukan oleh para pemimpin yang komit dan konsekuen pada nilai-nilai Ilahiah.

Bila mau melakukan introspeksi, merosotnya moral bangsa bersumber dari dua unsur dalam hati kita: iman yang ta’at Allah Swt dan nafsu yang cenderung pada keburukan.  Iman melahirkan rasa malu, sikap ta’at azas, dan amanah.  Nafsu menghilangkan rasa malu dan respek pada orang lain, mengumbar hawa nafsu, serakah, dan tamakan pada harta.  Nafsu yang tidak terkawal menjadikan manusia cinta dunia yang melahirkan materialisme, konsumtivisme, dan hedonisme yang semuanya mendorong ke penghalalan segala cara untuk mencapainya.

Tentang ini, Allah Swt telah mengindikasikan bahwa manusia cenderung pada kesenangan dunia.  Apakah ia mengikuti keinginan hawa nafsunya atau dapat mengendalikannya dan menghidupkan imannya untuk mengikuti aturan Allah yang akan memberikan balasan yang jauh lebih baik kelak, sesuai QS Ali Imran ayat 14: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Jadi akar masalah budaya korupsi ini adalah lemahnya iman dan berkuasanya nafsu pada diri kita.  Selama akar masalah ini tidak diselesaikan maka upaya pemberantasan korupsi yang sudah bagaikan iceberg atau gunung es, tidak akan banyak berhasil.  Cara-cara mekanistis tanpa ruh yang dipengaruhi kepentingan tidak akan menyentuh akar masalahnya.  Para pelaku korupsi senantiasa akan mencari celah dan mereka yang baru dapat kesempatan akan menjadi pelaku yang baru.   Apalagi bila otoritas malah sibuk dengan pencitraan untuk memperkuat posisi agar bisa meraup yang bukan haknya secara sah sebagaimana kata Lord Acton (1834–1902), seorang sejarawan  Inggris mengatakan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men.”

Bangsa ini sudah letih menghadapi berbagai ketertinggalan di depan keberhasilan orang lain.   Bila pendekatan penyelesaian masalah korupsi yang telah dilakukan selama ini belum berhasil maka perlu mengayakan dengan pendekatan baru: membenahi akidah dengan memperkuat iman dan mengawal nafsu,baik secara perorangan maupun kolektif, agar iceberg korupsi ini tidak jadi warisan.  Pelaksanaannya dapat kita mulai dari pribadi dan keluarga yang terus meluas ke cakupan yang lebih luas: masyarakat dan negara.

Akan tetapi penyelesaian masalah yang sudah membudaya atau berlaku sistemik tidak dapat dilakukan secara parsial dan setengah hati.  Kita harus punya gerakan bersama dan sistemik dengan konsep yang jelas, komprehensif, dan menjadi visi bersama ke depan.  Masyarakat, khurusnya para generasi penerus mesti dibekali dengan pemahaman dan sikap mental yang baik dan benar sehingga mereka bukan sebagai beban tapi menjadi potensi bangsa.  Perilaku pemerintahan, politik, dan kemasyakarakatan harus berorientasi pada kepentingan rakyat yang berdaulat dan makin sejahtera.

Hanya para pemimpin yang komit dan cinta pada bangsa ini melebihi kepentingan diri dan kelompoknya lah yang akan bisa melaksanakan visi dan misi membongkar perilaku yang menghancurkan ini.  Mereka harus berani secara cerdas melakukan langkah-langkah taktis dan produktif untuk melakukan pembenahan sejak pembenahan sikap mental sampai penerapan tata politik pemerintahan yang amanah dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.  Tak terelakkan, ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang besar dan berat untuk para pemimpin kita berikutnya.

(sudah dimuat di kompasiana.com/efki tanggal 16 Oktober 2013)

Read Full Post »

Image

Pepatah ini lahir dari generasi terdahulu, tentu bukan sembarangan. Ketika masih sering jadi predator di pedalaman, manusia sangat takut pada harimau. Sampai2 mulut yang lancang atau tak ada saringannya disebut sebagai harimau yang akan membinasakan si pengucapnya sendiri.

Kearifan ini juga bukan isapan jempol karena sudah banyak buktinya. Hari ini kita menjumpai contoh lagi pada Ketua MK Akil Mochtar yang sedang dilanda prahara. Pentingnya posisi ybs membuat dia justru rawan terhadap masalah hukum yg ditanganinya.

Dalam kaitan jabatannya, beberapa waktu lalu dia yg dikenal suka bicara agak lepas, melontarkan beberapa kali ucapan yg direkam orang. Tentang hukuman mati koruptor, dia melontarkan ide kepada wartawan tanggal 9 Maret 2013, lebih baik pemiskinan dikombinasikan dengan potong satu jari tangan. Namun sehabis ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, ketika seorang wartawan menanyakan kesiapannya untuk dipotong jari, tanpa dapat jawaban wartawan penanya tiba2 malah kena “plak”.

Ada beberapa pernyataannya lagi yang sebenarnya baik dan tepat sebagai Ketua MK, jika ia konsekuen dan tidak terkena kasus. “Jika ada hakim MK terima suap, akan digantung di tiang Gedung MK.” Bahkan kurang dari sebulan sebelum tertangkap tangan menerima suap, ia berujar menanggapi dugaan terlibat sebuah kasus pilkada: “Kalau saya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kewajiban, saya akan potong leher saya sendiri.”

Akankah ucapannya sekarang ini akan jadi kenyataan? Kita jadi merinding membayangkan apabila ia konsekuen dengan mulutnya atau membayangkan malunya jika kita yang ingkar demikian. Apapun, ini sebuah pelajaran berharga agar tetap memperhatikan kearifan lokal dari orangtua2 kita dan menjaga akhlak kita agar konsekwen, sama kata dan perbuatan, dan senantiasa menghindarkan diri dari keburukan. Memang berat dan tidak mudah agar kita tidak diterkam oleh mulut harimau pada diri kita sendiri.

Read Full Post »

matriks memilih pemimpinUntuk menilai apakah seseorang adalah calon pemimpin yang baik tentulah tidak mudah karena sudah jelas dia lebih dari kita dalam banyak aspek.  Kita juga melihat betapa luas dan kompleksnya permasalahan yang ada.  Kalau diturutkan kehendak hati tentang seorang pemimpin, tentu kita ingin seorang yang super dalam sifat atau karakter, ilmu, kemampuan, wawasan, integritas pribadi atau ketaatan, style kepemimpinan, dan sebagainya.

Semua aspek ini dapat kita ukur berdasarkan nilai-nilai yang telah lazim dan dapat diterima umum (commonly accepted).  Secara dogmatis kita perlu mengacu pada ketentuan Allah Swt dan apa yang telah dicontohkan para Rasul.  Acuan praktis dapat simak aplikasi dari dogma tadi dan best practices yang telah dikenal luas dengan memperhatikan tauladan para pemimpin terdahulu.

Yang membuat kita cukup sulit untuk menilai, tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kapasitas itu cocok-cocokan pula dengan keadaan dan waktu berkenaan.  Sementara itu, aspek di atas pada umumnya bersifat kualitatif sehingga relatif sulit untuk mengukurnya.  Yang dapat kita lakukan mungkin hanyalah menilai secara overall berdasarkan track record para calon pemimpin itu.  Itu pun masih cukup rumit sehingga untuk praktisnya aspek-aspek di atas dapat kita sederhanakan.

Memperhatikan bahwa kita masih menghadapi masalah dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum, maka yang terpenting kita simak adalah sifat atau karakter kepemimpinan, seperti yang dikemukakan Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supandji, pada acara Indonesia Bersuara di Metro TV tangga 24 September 2013.  Selain itu, sebagai bangsa yang religius, kita perlu ketaatan dari seorang calon.

Dua aspek ini sejalan dengan tuntunan para ulama agar kita memilih calon pemimpin yang takut pada Allah dan sayang pada rakyat yang akan dipimpinnya.  Seorang yang takut pada Allah Swt akan taat pada ajaran agama, peraturan-perundangan, adat istiadat, norma sosial kemasyarakatan, dan sebagainya.  Sementara ketaatan akan dia pertanggungjawabkan langsung kepada Allah kelak, sifat atau karakter sangat penting bagi kita yang akan dipimpin; apakah ia seorang yang sayang pada kita dengan bersifat amanah, biasa-biasa saja, atau malah curang.

Dengan demikian kita punya variabel-variabel yang dapat kita plot pada sebuah matriks seperti dalam gambar di atas. Pada kolomnya dapat kita pasang yang berkaitan dengan ketaatan: Taat, Biasa Saja, dan Tidak Taat.  Pada barisnya kita letakkan pula yang berkaitan dengan karakter: Amanah, Biasa Saja, dan Curang sehingga kita punya sembilan kombinasi.

Dari matriks ini dapat kita tetapkan bahwa kita tidak akan memilih seorang calon pemimpin yang dominan curang atau tidak taat dan biasa-biasa saja tanpa kelebihan. Adapun yang kontroversi yaitu taat tapi tidak amanah atau amanah tapi tidak taat tentu menjadi seorang pribadi yang aneh dan tidak kredibel untuk kita pilihan.

Karena itu, mengingat beratnya masalah kita yang menuntut seorang pemimpin yang bukan biasa-biasa saja tapi harus kuat kepemimpinannya, punya karakter, dan tata azas .  Jadi tinggal tiga aternatif: yang amanah meskipun biasa-biasa saja atau walau biasa-biasa saja tapi taat.  Tanpa mengabaikan keutamaan aspek-aspek lainnya, alternatif yang paling kita idamkan adalah seorang calon pemimpin yang taat dan amanah.

Read Full Post »

Image

Dalam bahasa pergaulan dikenal istilah stel kencang yang lebih pas maknanya bila diucapkan dalam logat Betawi.  Ini tidak dimaksudkan dengan penyetelan mesin kendaraan atau cara mengendarainya.  Masih berkaitan dengan kencang tapi di sini dalam makna laju atau keadaan yang terus menegang atau menunjukkan suatu sikap tanpa tolak angsur.

Orang yang sedang marah terhadap kita, bila ditemui dia akan memasang mimik yang tidak suka atau tegang, sering disebut mukanya distel kencang.  Yang bertengkar secara tidak bertolak angsur juga disebut dia sedang stel kencang.  Konotasi ini juga bisa dibawa ke orang yang ketika dapat kesempatan main lantak saja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, khususnya kebendaan.  Bukan hanya bersikap mumpung tapi diperparah lagi dengan sikap sapu bersih.  Di tiap titik harus dapat keuntungan tanpa pilih tempat atau jenis kesempatannya; semacam gabungan antara mumpung, serakah, dan bersikap bagaikan pukat harimau.

Adakah ada orang yang demikian? Jawablah sendiri karena sikap demikian bagaikan orang yang kentut; gejalanya ada tapi sulit dibuktikan.  Masing-masing kita bisa menelusuri pengalaman sendiri, apakah pernah berjumpa dengan orang yang “kencang” yaitu semua urusan dengannya harus ada keuntungan yang didapatnya bagaikan mengikuti akronim Semua Urusan Musti Uang Tunai yang sempat populer.  Dalam konteks kantor pemerintah, apakah tanpa pelicin kita bisa dengan mudah berurusan untuk mencairkan termijn, membayar pajak, mendapatkan keterangan domisili, sampai meminta surat keterangan kematian?

Ketika mendapat kesempatan, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan Negara dan politik, sebagian orang mungkin tidak hanya sekedar bersikap aji mumpung tapi ditambah sikap stel kencang mengikuti track kewenangan yang ada padanya.  Sementara secara person by person saja akan menimbulkan dampak buruk pada masyarakat, apalagi bila terjadi secara merata atau kolektif.  Bukan tidak mungkin pengaruh yang lebih luas ini yang telah bermuara pada banyak dan tak putus-putusnya permasalahan kita dewasa ini.

Kecenderungan buruknya perilaku penguasa berkaitan dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan posisi itu, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun akibat sistem pemilukada.   Biaya itu bisa berasal dari perilaku stel kencang sebelumnya atau hutang sehingga untuk mendapatkan kembali biaya yang sudah keluar maka ia akan lebih kencang lagi dan bisa terjadi secara berjenjang di tiap titik.   “Ini masalah krusial.  Masa lebih dari setengahnya, kepala daerah terjerat kaasus hokum,” kata Djohermansyah Djohan, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dalam sebuah diskusi (Harian Pikiran Rakyat, 19 Septemner 2013, halaman 1).

Walaupun ada yang membantah kaitan anatara masalah hukum itu dengan biaya politik tadi, namun menurut Djohermansyah, sejak tahun 2005 sampai pertengahan September 2013 tercatat 304 dari 524 bupati/walikota terjerat masalah hukum.  Sampai dengan Juni 2013 ternyata 21 gubernur dan 7 wakil gubernur terkait masalah tipikor (Metrotvnews.com).  entah berapa banyak pula para wakil rakyat dan pejabat yang juga tersangkut masalah yang sama.  Lembaga penegakan hukum dan penindakan tipikor nampaknya berhasil secara signifikan mencegah dan menghambat nafsu buruk pelaku berikutnya.

Perilaku ini nampaknya sangat dipengaruhi oleh cinta yang berlebihan pada kebendaan/keduniaan (hubbud dunya) sehingga tidak peduli dengan cara mendapatkannya.  Secara timbal balik, masyarakat cenderung menilai keberhasilan seseorang juga dengan kacamata kebendaan atau materialisme.  Perilaku buruk ini tercermin pula dalam pembelanjaannya: easy come easy go, cenderung konsumtif dan hedonis.  Dalam kerangka teori perkembangan peradaban, keadaan demikian berada dalam fasa kanak-kanak atau sedang menuju keruntuhan.

Terlepas dari benar tidaknya kepemimpinan stel kencang berkaitan erat dengan pemasalahan bangsa yang ada, perilaku buruk dalam birokrasi dan lembaga politik ini harus menjadi keprihatinan bersama.  Kita harus menyadari bahwa bila praktek stel kencang yang koruptif mengakar dalam sistem kepemimpinan pasti akan menimbulkan permasalahan di berbagai titik dan dari satu waktu ke waktu berikutnya secara tidak putus-putus karena suatu urusan akan dilakukan bukan oleh yang berkompeten, kepentingan umum tidak dikelola secara amanah, dan kinerja pelayanan buruk para penyelenggara negara dan pemegang kekuasaan politk terus berlangsung.   Bila belum bisa mengatasi atau mencegahnya, paling tidak marilah kita berdoa agar Allah mengampuni kita semua dan memberikan hidayahNya pada para pemimpin agar terhindar dari kehancuran dan keruntuhan peradaban bangsa akibat perilaku buruk kita sendiri.

Read Full Post »

Image

Briptu Ruslan, seorang polisi yang sedang tidak berdinas, jadi korban tembak orang yang tak dikenal di Depok hari Jumat 13 September 2013 kemaren.  Dia sedang di tempat cuci kendaraan dengan pakaian sipil, ketika empat orang bermotor ingin merampas sepeda motornya, sebuah Ninja 250 CC yang sedang dicuci.  Karena melawan, seorang kawanan penjahat itu menembak kakinya dan sepeda motor itu dibawa kabur.

Beberapa hari sebelumnya, Bripka Sukardi, seorang polisi berpakaian dinas dan berpestol yang diduga sedang bertugas “mengawal” empat truk mengangkut peralatan baja, tewas ditembak dua orang tak dikenal dari jarak dekat di depat Kantor KPK.  Masih belum pasti apakah insiden ini terkait ke masalah pengawalan itu atau anarkisme terhadap polisi oleh sesuatu pihak.  Untuk kasus Briptu Ruslan sudah ditegaskan bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan anarkisme terhadap personil polisi yang meningkat akhir-akhir ini.

Apapun, kita perlu menarik hikmah dari kejadian demikian ini dengan segera melakukan introspeksi.  Meskipun sering dibantah dan belum tentu sepenuhnya benar dan masih mungkin diperbaiki, terdapat berbagai pandangan miring terhadap kepolisian.  Tanpa menafikan banyak hal positif dari kepolisian kita, dapat dikemukakan disini beberapa di antara pandangan itu.

Pertama, para penjahat sudah pasti menganggap polisi adalah pihak yang dapat menghalangi kepentingan mereka.  Ada perubahan mindset para penjahat bahwa secara fisik mereka mampu melawan polisi sehingga makin berani dan ganas.  Mereka yang terganggu oleh kehadiran polisi dalam “domain” kejahatan ekonomi, merasa mampu pula untuk mengatur polisi.  Para kriminal dan mereka yang berbisnis secara curang tentu tidak akan senang dengan polisi lurus dan jujur yang tugas pokoknya memang memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat.

Kedua, tanpa menafikan simpati yang positif, pada sebagian orang sudah mengkristal antipati terhadap Kepolisian yang disebabkan oleh buruknya citra lembaga kepolisian.  Hasil survey Transparency International Indonesia (TII) yang baru saja dirilis Juli 2013 menyebutkan bahwa Kepolisian kita sebagai lembaga terkorup di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.  Dari kasus-kasus yang terungkap kita ketahui bahwa praktek korupsi sangat memprihatinkan di lembaga ini.  Lebih memprihatinkan lagi ketika Wakapolri Komjen Nanan Sukarna mencari pembenaran dengan alasan kecilnya gaji mereka,  sehingga makin memperburuk wajah kepolisian kita.

Seorang Guru Besar Sosiologi Hukum UI, Bambang Widodo Umar, menyatakan bahwa karena banyak kasus korupsi kondisi kepolisian menjadi tidak normal; seharusnya menjadi menjadi contoh, pengayom, dan menjaga keamanan, bukan meminta uang. Menurut beliau, penyakit korupsi itu cukup lama menjangkiti intitusi, dan tampak sulit disembuhkan hingga kini.

Beliau juga menulis di sebuah koran, pada tahun 2004 hasil penelitian mahasiswa PTIK Angkatan 39 A tentang fenomena korupsi di lingkungan Polri, mengidentifikasi penyakit korupsi telah merambah bidang operasional maupun pembinaan.  Meski tidak melibatkan masyarakat umum, korupsi internal menyangkut kepentingan dalam lingkup kedinasan yang tidak menyentuh langsung kepentingan publik seperti jual-beli jabatan, proses penerimaan menjadi anggota polisi, seleksi masuk pendidikan lanjutan, pendistribusian logistik dan penyaluran dana.

Korupsi eksternal menyangkut masyarakat secara langsung seperti mendamaikan kasus perdata yang dianggap pidana, tidak melakukan penyidikan secara tuntas suatu kejahatan, pungutan pada penerbitan SIM, SCTK, STNK, BPKB, dan surat laporan kehilangan barang.  Beliau mengutip Maurice Punch (1985) dalam buku Police Organization, korupsi polisi terjadi karena mereka menerima atau dijanjikan keuntungan yang signifikan, di antaranya untuk melakukan sesuatu yang ada di dalam dan di luar kewenangan, melakukan diskresi legitimasi dengan alasan tidak patut, dan menggunakan cara di luar hukum untuk mencapai tujuan.

Pandangan lain, terhadap polisi yang sering terlihat lebih secara perseorangan ada semacan kecemburuan masyarakat, aparatur Negara, atau kelompok dengan kemampuan professional yang sama dengan atau lebih dari polisi.  Selain lebih dalam fasilitas, para perwira polisi belum berhasil mencontoh ketauladanan almarhum Jenderal Hoegeng dan lainnya yang sederhana dan enggan menikmati protokoler yang berlebihan atau feodal.  Dengan posisinya, mereka mudah untuk memiliki gaya hidup laiknya seorang pengusaha: sering di lapangan golf, anggota klub moge, dan sebagainya yang puncaknya memiliki rekening gendut dan super-gendut.

Kecemburuan ini tentu dengan mudah menyulut antipati kolektif yang menunggu pemicu konflik saja.  Bila masyarakat menjadi cemburu, bisa jadi karena merasa tidak ada yang jadi pengawas polisi.  Bila seorang polisi bersalah, sebagai warga sipil mereka juga akan diproses oleh korps polisi yang tentu sangat dipengaruhi oleh solidaritas korps.  Dengan kewenangan yang ada pada mereka, tiadanya lembaga lain yang secara sistem menjadi pengawas polisi maka korps polisi potensial menjadi warga sipil yang istimewa.

Untuk memperbaiki keadaan ini, perbaikan image dan perilaku korps polisi sebagai satu unsur penegakan hukum adalah suatu keniscayaan.  Namun hanya dengan idealisme yang kuat, keprihatinan, serta pengelolaan yang baik dan benar, masalah pendapatan seperti yang dikeluhkan Komjen Nanan Sukarna akan menjadi kecil.  Karena hal yang sama juga dihadapi oleh berbagai komponen pemerintahan, maka kepolisian bisa menjadi sebuah agent of change.

Sangat besar harapan masyarakat pada korps polisi untuk membuktikan diri bahwa kehadirannya penting dan sangat diperlukan untuk membantu mewujudkan kembali keadaan yang aman sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa.  Kata-kata kuncinya adalah ketauladanan, melayani, mengayomi, dan sahabat masyarakat yang semuanya sudah ada pada korps polisi, dimana Bripka Sukardi dan Briptu Ruslan mengabdikan karyanya.  Kita doakan semoga Allah mencurahkan kasih sayangNya pada para polisi yang jadi korban anarkisme dan hidayahNya kepada seluruh korps kepolisian sehingga polisi adalah sahabat kita semua bukan sebuah mimpi.

(telah dimuat di Hidayatullah.com http://www.hidayatullah.com/read/2013/09/18/6431/merindukan-sosok-jenderal-hoegeng-di-kepolisian.html)

Read Full Post »

Older Posts »